Denpasar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMA) Provinsi Bali menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Kota Padang yang berlangsung di ruang rapat DPMA Provinsi Bali.
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan bertukar pengalaman terkait “Peran dan Fungsi Pacalang dalam Sistem Keamanan Berbasis Adat di Provinsi Bali.” Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang interaktif dan penuh antusiasme dari kedua belah pihak.
Dalam pemaparannya, pihak DPMA Provinsi Bali menjelaskan bahwa Pacalang merupakan bagian integral dari Desa Adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian nilai-nilai adat dan budaya Bali. Keberadaan Pacalang tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan kegiatan adat dan keagamaan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial di lingkungan masyarakat.
“Pacalang merupakan wujud nyata sistem keamanan berbasis kearifan lokal yang telah berjalan secara turun-temurun dan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sosial di Bali,” ungkap salah satu perwakilan DPMA Provinsi Bali.
Rombongan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang menyampaikan apresiasi atas sistem pengamanan berbasis adat yang diterapkan di Bali. Mereka menilai bahwa konsep Pacalang dapat menjadi referensi dalam penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat di daerah mereka, dengan tetap menyesuaikan pada karakteristik budaya lokal masing-masing.
Selain itu, dalam diskusi juga dibahas mengenai aspek kelembagaan, dasar hukum, hingga pola koordinasi antara Pacalang dengan aparat keamanan formal seperti kepolisian dan pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting guna menciptakan sistem keamanan yang sinergis dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan terjalin kerja sama dan pertukaran pengetahuan antar daerah dalam upaya memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.
Pertemuan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta komitmen untuk terus menjalin komunikasi guna mendukung pengembangan kebijakan yang adaptif dan berbasis budaya di masing-masing daerah.
